Oleh: Rudi Salam
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).(Foto: Zulkarnain Gaes)
BERITAKITAACEHSINGKIL.COM | JAKARTA — Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan dengan pemerintah pusat melalui kehadirannya pada forum koordinasi nasional yang membahas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
Forum nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (15/1/2026) di Hotel Pullman Jakarta Central Park ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi lintas pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Bupati Safriadi Oyon menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam forum nasional merupakan bagian dari upaya memperkuat peran daerah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Menurutnya, keselarasan kebijakan menjadi kunci agar program nasional dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan karakter wilayah.
“Pemerintah daerah harus mampu membaca arah kebijakan nasional dan menyesuaikannya dengan kondisi daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Safriadi Oyon.
Ia menambahkan, hasil forum nasional tersebut akan menjadi bahan penguatan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sekaligus mendukung implementasi Program Prioritas Presiden dan Asta Cita secara terukur di daerah.
Forum koordinasi nasional ini diikuti oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, sebagai wujud komitmen bersama membangun pemerintahan yang solid, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan publik.
