Oleh: Rudi Salam
Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, Ikuti Rapat Koordinasi Bersama Mendagri, dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting di Operation Room (Op Room) Bupati Aceh Singkil, Rabu (21/1/2026).(Foto: Prokopim Aceh Singkil)
BERITAKITAACEHSINGKIL.COM, Singkil — Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara aktif dan serius mengambil peran dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (21/1/2026).
Keikutsertaan Wakil Bupati Aceh Singkil dalam rakor tingkat nasional ini menegaskan keseriusan Pemkab Aceh Singkil dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan secara cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak bencana di daerah.
Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera tersebut membahas agenda strategis, antara lain alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 beserta pemanfaatan belanjanya, serta penguatan dukungan anggaran untuk penanganan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Forum ini diikuti oleh tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah terdampak. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi kuat antara pusat dan daerah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami keterlambatan di lapangan.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan rencana teknis penanganan rumah korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemkab Aceh Singkil menyambut baik dan siap mengawal pelaksanaan skema bantuan yang telah disusun oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Sosial.
Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa uang kompensasi dari BNPB sebesar Rp15 juta per kepala keluarga, bantuan isi rumah/perabotan dari Kementerian Sosial sebesar Rp3 juta per keluarga, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Untuk rumah rusak sedang, bantuan yang disiapkan meliputi kompensasi BNPB sebesar Rp30 juta per kepala keluarga, bantuan isi rumah/perabotan Rp3 juta per keluarga, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Sementara untuk rumah rusak berat, pemerintah menyalurkan kompensasi BNPB sebesar Rp60 juta per kepala keluarga, ditambah bantuan isi rumah/perabotan sebesar Rp3 juta per keluarga dan bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga bagi masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara).
Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman menegaskan bahwa Pemkab Aceh Singkil tidak hanya mengikuti rakor secara administratif, tetapi secara nyata akan menindaklanjuti setiap keputusan dengan mempercepat pendataan, menyempurnakan perencanaan teknis, serta memperkuat pengawasan agar seluruh bantuan diterima masyarakat secara adil dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berkomitmen penuh mengawal kebijakan pusat hingga ke tingkat masyarakat. Pemulihan pascabencana menjadi prioritas utama agar warga terdampak dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan secara normal,” tegasnya.
Melalui rakor ini, Pemkab Aceh Singkil memastikan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan searah dengan kebijakan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan secara terukur dan berkelanjutan.
